TIPS LOLOS BEASISWA BANK INDONESIA TAHUN 2018

Nah bagi kamu mahasiswa yang lagi daftar beasiswa Bank Indonesia, ini ada tips buat lolos beasiswa yah. Aku bagi pengalaman aja nih. Tahun 2015 lalu aku daftar beasiswa BI dan menyerahkan berkasnya di bagian kemahasiswaan FEB Unmul. Berkas yang sudah masuk di FEB Unmul biasanya akan di verifikasi lagi direktorat dan selanjutnya di serahkan ke Bank Indonesia Prov. Kaltim. Kemudian pihak Bank Indonesia akan mengumumkan tes nya. Biasanya dulu tesnya itu mengerjakan soal Psikotes. Kalau dulu cuma 1 aja, tes psikotes yang gambar-gambar. Kemudian peserta akan di wawancarai, pertanyaannya seperti ini:

1. Apa motivasi kamu mengikuti program Beasiswa Bank Indonesia

2. Apa kelebihan yang ada di dalam dirimu

3. Apa saja kelemahan di dalam dirimu

4. Pengalaman organisasi dimasyarakat/dikampus

5. Hal apa yang paling kamu anggap sukses  yang kamu lakukan ketika ikut dalam organisasi

6. Apakah jika nanti terpilih menjadis salah satu penerima beasiswa, apakah sanggup berkomitmen untuk konsisten dalam kegiatan penerima beasiswa Bank Indoensia.

Dalam wawancara ini, kamu akan dinilai dari komunikasi dan jawaban yang kamu berikan. Terutama kalau ditanya tentang kelebihan dan kekurangan maka jawablah sebaik mungkin. Kamu bisa baca buku tata cara menjawab pertanyaan wawancara tentang kelebihan dan kekurangan dengan baik yah. Jika kamu salah satu anggota organisasi/pernah ikut organisasi da aktif maka menjadi nilai tambah bagi kamu. Oya, penampilan juga yang rapi donk ya serta tata cara berbicara dan etika dalam hal apapun ketika mengikuti ini. 

  Setelah di wawancara selesai, biasanya kamu sudah boleh pulang dan menunggu hasil selanjutnya untuk dilantik menjadi 40 penerima beasiswa Bank Indonesia. Biasanya akan dikirim via SMS/email atau di telepon. Jadi pastikan saja nomor handphone kamu aktif yah. 

  Pada saat pelantikan, 40 penerima beasiswa Bank Indonesia akan berkumpul di suatu ruangan dan diresmikan serta adanya pemilihan Ketua Komunitas Generasi Baru Indonesia (GenBI Kaltim)serta sekretaris, bendahara, ketua bidang kewirausahaan, bidang pendidikan, bidang lingkungan hidup, bidang kesehatan masyarakat. Pembina GenBI Kaltim waktu tahun 2015 itu adalah Mba Vira Cania Arman, seorang yang multitalenta deh bagiku, banyak kesuksesan yang telah di raih oleh Mba Vira ini. Bisa jadi teladan bagi kita semua. 

   Setelah resmi dilantik dan terbentuk susunan organisasi GenBI maka saat itu pula kamu akan mulai aktif untuk diskusi dan rapat tentang program kerja selama 1 tahun dengan rincian anggaran yang sudah kamu buat bersama teman-teman kamu. Semua itu akan dipresentasikan dihadapan Pembina GenBI dan Pihak dari Bank Indonesia yah. Bisa jadi program kerja kamu di tolak atau bahkan diganti. Semua biaya program kerja akan ditanggung oleh Bank Indonesia tetapi alangkah baiknya kalau Komunitas ini ada usaha untuk mendongkrak kas organisasi kamu. :) Pokoknya seru deh teman, kalau kamu bergabung di GenBI Kaltim. Kalau ada acara di Bank Indonesia, pasti kamu di undang. Pengalaman yang tak terlupakan nih..

   Oya, yang paling aktif tahun 2015 lalu bisa terpilih untuk ikut Leadership Camp di Ciawi Bogor loh.. alhamdulillah nih aku bisa ikut dan bisa ketemu orang-orang hebat seperti Bang Abdul Rahman dari Bank Indonesia di Jakarta serta bisa ketemu walikota Bogor, Kang Bima Arya, nah aku dapat tanda-tangannya haha... mungkin ini aneh, but ini cara aku membuktikan bahwa aku pernah bertemu beliau. Ini cerita aku ya, menjadi GenBI Kaltim 2015 dan menjabat sebagai sekretaris pada saat itu. Next, aku bakal cerita lagi dapat Beasiswa BI Tahun 2016-2017 tentunya dengan tes yang berbeda dengan tahun 2015. 

Aku, Novita dari Sulawesi dan Wulan dari Kaltim

5 Orang dari GenBI Kaltim

Foto Bersama sama GenBI Jawa Tengah

Pas Main Flying Fox

Hotel Salak Bogor

Suasana Leadership Camp Bogor

Di dalam Bus menuju Taman Budaya Sentul

PERINGATAN !! KALTIM MEMANAS DI TAHUN 2018

Tak terasa akan terjadi pergantian pimpinan di provinsi tercinta ini. Pilihan gubernur dan wakil gubernur akan terjadi di pesta demokrasi tahun ini. Beberapa pasangan calon telah mendaftar di KPU Provinsi Kaltim. Saat ini pun spanduk sudah banyak terpasang dimana-mana. Tak ayal lagi kampanye akan segera di mulai. Janji-janji akan segera di ikrarkan kepada masyarakat. Visi-misi dikumandangkan saat kampanye namun jangan sampai janji yang di sebutkan di masyarakat menjadi angin lalu saja.  Saat ini masyarakat sudah pandai memilih pasangan yang pas buat Kaltim. tentunya dengan menilai kredibiltasnya, elektabilitasnya, bebas korupsi dan tentunya adanya perubahan yang dilakukan oleh pimpinan terdahulu di kota/kabupaten yang dipimpinnya. Ada beberapa yang penulis soroti terutama di wilayah Samarinda. Berikut hal-hal yang perlu diperbaiki di kota Samarinda karena menjadi ibu kota provinsi Kalimantan Timur dan gubernur yang terpilih nanti akan sering melintasi kota Samarinda.

• Masalah Banjir

Masalah banjir yang tidak ada henti-hentinya. Masih menjadi kegalauan bagi warga kota Tepian. Daerah yang sering banjir diantaranya, simpang 4 Sempaja, jalan Aw.Syahranie, jalan DI.Panjaitan, Jalan Remaja, daerah Mugirjo, Simpang 3 Suryanata, Jalan Antasari. Memang masalah ini terjadi karena bencana alam namun kita sebagai warga yang baik harusnya menyadari dari diri sendiri untuk membuang sampah ke tempat sampah bukan dibuang ke sungai dan parit-parit yang ada di sepanjang jalan. Kemudian, dari dinas terkait bisa lebih kreatif untuk mengajak masyarakat memungut sehelai sampai. Adakan saja event memungut sampah 1 orang 1 helai sambil jalan santai. Namun, even jalan santai saat ini hanya jalan santai saja dan adanya undian berhadiah. Setelah kegiatan jalan santai selesai sampah banyak berserakan. Jadi kotor lagi lingkungannya. Penulis heran, apakah sudah tidak ada kesadaran di dalam diri masyarakat? Ketahuilah bahwa sampah adalah hak yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi karena sampah/bungkus makanan,minuman yang digunakannya telah menjadi milik individu itu sendiri. Hilangkanlah mind set bahwa ada petugas yang menyapu jalanan dari dinas terkait. Masa menjaga kebersihan kota ini hanya ditangan para petugas itu? Seharusnya kita semua sebagai warga Samarinda yang turut serta dalam menjaga kota ini. Hilangkan berfikir negatif yang hanya menyalahkan pemerintah, mengoreksi diri sendiri dan tanyakan kepada diri sendiri, apa kontribusimu untuk kota ini?.

• Masalah Juru Parkir Liar (Jukilar)

Pengamatan penulis, masih banyak juru parkir liar yang meminta uang parkir ke masyarakat. Entah itu di dekat Mesin ATM, di tempat hiburan rekreasi dan di warung-warung makan yang warung makannya sudah ada tulisan "Parkir Gratis". Warga bisa resah dan gelisah dengan keberadaan tukang parkir yang tidak jelas ini. Solusinya adalah sediakan orang-orang yang terpilih dan mendata lokasi yang memang jelas penempatan juru parkir tersebut. Juru parkir ini yang sudah diverifikasi oleh pemerintah dan memang layak. Juru parkir yang telah terpilih di tempatkan di wilayah kerjanya. Jika pengelolanya tepat sasaran maka akan menambah pendapatan daerah itu sendiri. 

• Balapan Liar (Baliar)

Pengalaman penulis sendiri saat mengata Ibu menunju travel. Penulis melewati jalan DI Panjaitan sampai jalan Ruhui Rahayu, banyak sekali anak-anak muda yang perempuan dan laki-laki yang ikut balapan liar. Tak hanya 5 motor saja bahkan sampai 10 motor lebih. Tidak menggunakan helm. Melihar fenomena ini penulis berfikir bahwa generasi muda akan rusak jika pemudanya seperti ini. Memang negeri ini sudah merdeka tanpa di jajah lagi oleh negara lain "tidak penjajahan fisik" maksudnya. Namun negeri ini sedang di jajah baik dari segi anak muda, pemikiran radikalisme, separatisme, narkoba untuk merusak mental anak bangsa. Jangan sampai di masa depan anak muda mendapat julukan "Linglung" karena telah terkontaminasi narkoba. Solusinya adalah peran orang tua sangat diperlukan dalam menjaga anak-anaknya, karena orang tua adalah pendidikan pertama yang diberikan kepada anaknya. Selalu aktif berkomunikasi dengan anak sesibuk apapun pekerjaan dikantor, tanpa mengabaikan. Misalnya bertanya hal-hal tentang nilai di sekolah, memerika apakah ada PR dari sekolah dan lain-lain yang membuat anak merasa diperhatikan. Memberikan uang kepada anak untuk apa saja boleh-boleh saja, namun perlunya batasan-batasan untuk apa uang digunakan. 

• Masalah Rambu-Rambu Lalu Lintas

Perlu adanya teknisi yang secara rutin memeriksa lampu rambu-rambu lalu lintas. Contohnya saja di simpang 4 jalan PM Noor, sudah lama mati dan belum ada perbaikan. Ini sangat berbahaya sekali. Bisa terjadi kecelakaan. Untuk dinas terkait tolong diperhatikan untuk rambu-rambu lalulintas ini.

• Masalah Penerangan Jalan

Jalan gelap gulita terutama di jalan menuju Mangkupalas, dan Palaran. Perlu dicek untuk penambahan lampu. Gunakan saja lampu tenaga surya. Menghemat energi dan masyarakat bisa menikmati penerangan jalan. Daerah yang tidak ada penerangan akan rawan sekali terhadap kejahatan.

Itulah masalah-masalah yang penulis rangkum dalam tulisan ini. Mengenai Pilgub dan Wagub, pesan penulis kepada pemimpin yang nanti terpilih:

1. Jangan kecewakan masyarakat dengan janji yang diucapkan pada saat kampanye. Bukannya janji adalah hutang?. Allah Swt berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (QS. al-Anfal: 27). Penulis tekankan sekali lagi, bahwa dunia ini hanya sementara, memimpin bisa terpilih 2 periode namun hidup di dunia hanya sekali. Jika amanah telah sampai di pundak Gubernur dan Wakilnya, jalankan lah amanah dengan sebaik-baiknya. 2 pintu hanya ada pilihan "masuk Surga atau masuk Neraka". Berada di jalan yang lurus maka akan berada dipintu Surga dan tindakan tidak jujur, menipu dan hal buruk lainnya pintu Neraka terbuka. Semua kembali kepada kehendak Allah SWT. Allah maha baik dan menyukai yang baik-baik.
2. Jangan Korupsi,Pak. Kasian rakyat kalau bapak yang telah terpilih malah korupsi. Sama saja bapak mencuri. Apalagi mencurinya secara jama'ah pak. Bahaya bagi kondisi kejiwaan Bapak, jika sampai mencuri seperti itu. Simak kisah ini pak di zaman rasulullah karena mengambil ranting kayu tetangga untuk tusuk gig, seorang yang meninggal itu tersiksa di alam kubur. Bayangkan saja hal sepele" HANYA TUSUK GIGI" menjadi hambatan di alam kubur. Apalagi pak, sampai mengambil uang ratusan juta, milyaran, bahkan sampai triliunan. Makin susah pak di alam kubur. 
3. Lebih dekat dengan rakyat. Pak, perhatikan rakyat Kaltim. Jadilah teladan seperti cara memimpin Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Jangan sampai ada rakyat yang kelaparan pak. bertindak adil lah dengan rakyat, jangan mau terima suap karena melegalkan suatu proyek. Bukannya menerima suap itu haram? tindakan tidak etis. Apalagi sampai uang haram digunakan untuk keluarga, sampai darah dan daging?
4. Intinya dalam pembahasan pesan ini, kembali ke etika dalam memimpin pak. Jangan sampai warga Kaltim merasa "SALAH PILIH" pemimpin setelah merasakan kepemimpinan Bapak yang telah berjalan. Walaupun background bapak telah memiliki "Jam Terbang" atau pengalaman dalam memimpin suatu daerah, namun kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu tidak terulang kembali di kepemimpinan tahun 2018-2023.  
5. Etika kampanye, pak boleh saja kampanye dengan menyuarakan visi-misi. Namun, tetap beretika sehingga tidak ada "Black campaign" untuk menjatuhkan lawan. Bertindak jujurlah dalam pesta demokrasi ini. Tidak ada politik uang (Money Politic) yang dibagikan kepada masyarakat. Saat ini masyarakat sudah pandai menilai pemimpin pak. Jika masyarakat sampai menerima "amplop" mereka akan berfikir, mereka sedang tidak dihargai karena kesannya calon pemimpin yang membagi-bagikan "amplop" membeli hak suara mereka dan pemimpin tidak percaya diri untuk menjadi pemimpin. 
6. Lebih peka terhadap keluhan masyarakat pak. Jangan sampai keluhan-keluhan masyarakat hanya ditampung saja tanpa ada solusi. Pemimpin yang hebat dan bermartabat tanggap terhadap segala keluhan masyarakatnya. Jangan hanya dialog saja dengan masyarakat tanpa ada bukti yang terealisasi dari keluhan-keluhan yang disampaikan. 
7. Masalah jalan-jalan rusak di jalan menuju Bontang, Sangata, Muara Wahau, Berau. Muara Bengkal, tolong diperhatikan pak. Jangan sampai karena jalur transportasi rusak parah menghambat roda perekonomian masyarakat. Sarana dan prasarana terutama perbaikan jalan menjadi fokus Bapak.
8. Putuskan izin pertambangan kepada perusahaan yang ilegal dan legal yang tidak mematuhi peraturan mengenai lingkungan. Kasian kan pak, lingkungan rusak, hutan gundul, tanah gersang, bekas lahan batubara yang direklamasi saja tidak merata. Bagaimana nasib provinsi ini, jika sumber daya alam dikuras habis namun perbaikan tidak seimbang dengan hasil yang dikeruknya. Bertindaklah tegas namun berwibawa pak. 
9. Perhatian daerah perbatasan pak, terutama yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Warga mengeluh harga sembako mahal akhirnya menerima pasokan sembako dari negeri tetangga, dan uang rupiah dan mata uang milik negara tetangga bebas digunakan bertransaksi sehari-hari. Ini bisa mengancam kedaulatan,pak. Penulis hanya mengamati hal ini, sehingga menuangkannya dalam tulisan. 

Semoga bermanfaat :)

Writer by: Kuncari Isnawati

ETIKA BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS PUBLIK

Dimanapun kita berada etika sangat diperlukan. Seseorang yang dikatakan beretika ketika mematuhi norma-norma yang ada di masyarakat. Adapun norma itu adalah norma agama, norma kesopanan, norma hukum, norma susila. Adapun pengertian etika adalah tentang perilaku baik dan buruk. Etika berkaitan dengan bahasa tubuh. Etika (ethic) adalah sistem daripada prinsip-prinsip moral tentang baik dan buruk, terhadap tindakan dan perilaku. Etika dapat dibedakan antara etika umum dan etika khusus (terbatas) dikalangan tertentu misalnya etika pemerintah/birokrasi. Etika dapat berasal dari dalam diri sendiri (hati nurani) yang timbul bukan karena terpaksa, akan tetapi didasarkan pada jiwa dan semangat. Ada juga etika yang berasal dari luar diri (menyenangkan orang lain) timbul karena rasa keterpaksaan di dasarkan pada norma, kaidah, dan ketentuan.Contoh kasus pada dua sejoli yang ditelanjangi oleh warga yang disangka telah berbuat tidak senonoh. Ini sudah tidak mematuhi norma kesopanan. Seharunya warga tidak boleh main hakim sendiri ketika menemui kejadian ini. 

       Etika dapat juga berarti tata asusila (kesusilaan) dan tata sopan santun (kesopanan) dalam pergaulan hidup sehari-hari baik dalam keluarga, masyarakat, pemerintah, berbangsa dan bernegara. Etika adalah nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh individu atau suatu golongan tertentu untuk menghindarkan manusia dari kerusakan dan malapetaka (Madjid, 1992). 

           Bicara etika maka kita belajar tentang asas moral, teori tentang baik dan buruk, serta perilaku yang benar dan salah. Etika pun erat hubungannya dengan hukum. Adapun etika pusat perhatian adalah tujuan hidup manusia oleh karena itu etika erat hubungannya dengan agama. Etika ada di dalam agama untuk menuntun kehidupan manusia agar berperilaku menghormati sesama dan hak-hak individu sebagai kodratya manusia.

            Adapun tentang birokrasi adalah suatu sistem organisasi yang komplek yang memerlukan penanganan berbagai macam keterampilan teknis yang dipergunakan untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang. Birokrasi adalah sistem kewenangan kepegawaian, jabatan dan metode yang digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan program-programnya. Menurut Max Weber, birokrasi bisa terjadi baik diorganisasi pemerintah maupun non pemerintah. Birokrasi merupakan sistem untuk mengatur organisasi yang besar agar diperoleh pengelolaan yang efisien, rasional dan efektif. Dalam hal ini, Max Weber menciptakan tipe ideal mesin birokrasi secara proporsional dan rasioal yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Ahli Sosiologi, Lahir di Jerman 21 April 1864

1. Individu pejabat secara personal bebas menjalankan tugas dan fungsinya dalam jabatan yang diembannya tetapi tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya.
2. Jabatan-jabatan itu di susun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan ada bawahan, ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan yang lebih kecil.
3. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki yang spesifik berbeda satu sama lainnya.
4. Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian tugas (job description) masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan kontrak.
5. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya. Idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif.
6. Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak dan menerima pensiun sesuai dengan hierarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari jabatannya sesuai dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu.
7. Terdapat struktur pengembangan karier yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas sesuai dengan pertimbangan yang objektif.
8. Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan resources instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.
9. Setiap pejabat yang berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin (Weber, 1978 dan Albow, 1970).

Etika birokrasi menempatkan kaidah-kaidah moral sebagai landasan bagi penyelenggara negara dalam bertindak mengambil kebijaksanaan/keputusan secara adil. Dengan kata lain bahwa etika birokrasi berusaha menetukan norma-norma mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh setiap penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Tanpa ada kaidah-kaidah moral dalam setiap bentuk perserikatan/organisasi maka akan menimbulkan kezaliman kesewenang-wenangan penindasan bagi pemegang kekuasaan. Kaidah-kaidah moral ini sangat penting karena pada akhirnya nilai-nilai moral inilah yang menentukan apakah masyarakat mendukung kebijakan pemerintah karena kesadaran  atau karena takut. 

Ini yah pembahasan tentang Etika Birokrasi dan Akuntabilitas publik. Boleh di share kok tapi cantumkan sumbernya yah. Thank you.

BERANTAS KORUPSI, TEGAKKAN SENDI-SENDI DEMOKRASI BEBAS KORUPSI

           Berantas Korupsi, Tegakkan Sendi-Sendi Demokrasi Bebas Korupsi

Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa terjadi di negeri ini. Berbagai Kasus yang terjadi melemahkan tatanan negara Indonesia. Dampak yang dirasakan pun semakin mencuat akibat tingkah koruptor yang tidak lagi takut hukum, baik hukum agama maupun hukum nasional. Meraup keuntungan uang negara merupakan praktek koruptor yang tidak memiliki hati nurani. Negara Indonesia ini sudah merasakan kemerdekaan selama 67 tahun. Tetapi kemerdekaan  negara ini belum sepenuhnya merdeka. Mengapa demikian?  Karena negara ini masih saja dijajah oleh perilaku koruptor yang kian merajalela hingga menempatkan Indonesia berada di urutan ke-5 negara terkorup di dunia dan urutan pertama negara terkorup di Asia-Pasifik tahun 2012 ini. Sungguh ironis menyaksikan betapa hebatnya negara Indonesia menjadi dominan negara penuh korupsi oleh pejabat-pejabat negara yang seharusnya menjalankan mandat rakyat untuk memimpin negeri ini menjadi maju bebas korupsi.

         Berbagai kasus yang terjadi dari tahun ke tahun, penanganannya belum memberikan dampak yang signifikan terhadap tindak pidana korupsi di negeri ini. Seakan-akan korupsi sudah membudaya, mengakar kuat dan menjadi darah daging bagi pejabat yang memanfaatkan kesempatan dalam keluasan meraup uang negara yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat. Demonstrasi sebagai protes masyarakat juga belum membuka mata pejabat yang korupsi bahwa tindakan mereka sungguh tidak manusiawi.

          Dampak dari kasus korupsi dan juga pelakunya tidak saja berimbas kepada kerugian negara tetapi juga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap peran pemerintah yang menjalankan fungsinya sebagai mandat rakyat juga semakin berkurang. Rakyat menjadi lebih apatis dan menganggap negara ini hanya di sibukkan oleh persoalan korupsi yang akhirnya  tidak menemukan titik kejelasan dalam penyelesaiannya. Berbagai hal yang menyulut praktek korupsi oleh pejabat dapat dilakukan karena memanfaatkan celah untuk memperkaya diri sendiri dan akhirnya terjadi ‘rantai makanan’ yang berkesinambungan dari satu pejabat ke pejabat lain. Pelaku korupsi sudah tidak jera terhadap hukum negara ini dan terlebih lagi tidak takut terhadap hukum agama yang melarang perbuatan haram. Inilah moral yang seharusnya dimusnahkan dari perilaku mereka.

        Berkaitan dengan korupsi yang dilakukan pejabat negara hingga saat ini memberikan paradigma dimasyarakat bahwa ‘hukum di negara ini bisa dibeli’. Pelaku korupsi di negeri ini tidak jera terhadap hukum yang diberlakukan di Indonesia. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah hukum Indonesia terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang salah atau aparatur penegak hukum yang tidak menjalankan fungsinya? Penulis pun dapat memberikan asumsi bahwa ketegasan dalam penanganan pelaku korupsi harus diberikan efek jera yang dikenang sampai akhir hayatnya.

Sistem pemerintahan yang transparan kepada masyarakat merupakan dambaan rakyat di negara ini. Oleh karena itu diperlukan cara untuk mencegah dan membasmi praktek korupsi di Indonesia. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah dengan 3S, yaitu:

1. Strategi Preventif : yaitu strategi pencegahan yang dapat dilaksanakan untuk menekan praktek korupsi. Dapat dilakukan dengan:
   1. Setiap hari bagi pegawai yang menganut agama Islam harus membaca Al-Qur’an yang dipimpin oleh pegawai yang kompeten di bidang Agama Islam selama 15 menit. Ini diharapkan untuk menanamkan nilai agama dalam kehidupannya.
   2. Di tingkat sekolah, taman kanak-kanak, harus diberikan kurikulum dan memasukkan mata pelajaran tentang Korupsi. Hal ini sangat berguna untuk mendidik sejak dini dan menanamkan kepada siswa bahwa korupsi sangat merugikan negara dan merusak moral kehidupan berbangsa dan bernegara.
   3. Di tingkat perguruan tinggi, mahasiswa juga perlu mendapatkan wawasan tentang Korupsi hingga lulus menjadi Sarjana. Hal ini dapat diberlakukan hingga menempuh Strata 1 (S1). Tujuannya adalah untuk mendidik dan menekan praktek korupsi di negara ini agar dapat ditangani dengan baik.
   4. Di tingkat perekrutan penyelidik Tindak Pidana Korupsi di KPK. Dalam hal ini dalam perekrutan penyelidik, KPK harus benar-benar merekrut orang yang sudah diberikan pelatihan-pelatihan dalam menangani kasus korupsi. Misalnya dengan merekrut sarjana hukum dari berbagai Universitas di Indonesia untuk membantu peran KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia dan telah mendapatkan pelatihan khusus.
   5. Sebaiknya KPK, merekrut penyelidik yang tidak berkaitan dengan aparatur penegak hukum lainnya sehingga kinerja KPK dalam penyelidikan hanya menggunakan penyelidik dari internal KPK saja dan tidak ada campur tangan dari lembaga lainnya.
   6. Di tingkat daerah di seluruh Indonesia, KPK harus mendirikan kantor perwakilannya dan dilengkapi dengan CCTV. Hal ini sangat berguna untuk mengawasi lebih intensif lagi terhadap perilaku korupsi di masyarakat. Serta menambah personil penyidik disetiap daerah .
2. 2.      Strategi Penindakan Terhadap Pelaku Korupsi
   1. Pelaku yang telah positif melakukan korupsi di hukum seumur hidup. Baik kasus korupsi yang ringan hingga kasus korupsi yang berat dan menggunakan uang negara dalam jumlah besar.
   2. Pelaku tidak diperbolehkan lagi untuk menjabat di pemerintahan Indonesia. Meliputi seluruh daerah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
   3. Harta kekayaan di sita oleh negara dan dikembalikan kepada negara.
   4.  Pelaku tindak pidana korupsi harus dipisahkan dari tahanan lain di dalam penjara. Dan ruangan untuk tindak pidana korupsi tidak boleh mewah seperti hotel dan tidak perlu di fasilitasi dengan berbagai media elektronik untuk berkomunikasi
   5.  Setiap hari harus mendapat pengarahan dalam bidang ilmu agama dan tahanan pidana korupsi harus beraktifitas untuk membersihkan unit atau ruangan penjara dan menggunakan baju bertuliskan “ Saya Seorang Koruptor”
   6.  Aparatur penegak hukum, seperti polisi dan kejaksaan harus menjalankan fungsinya dengan tidak melakukan korupsi. Jika melanggar dan ikut praktek korupsi, maka harus di penjara seumur hidup, dengan sanksi moral selama hidupnya.

1. 3.      Strategi Pengawasan oleh KPK
   1. Penyidik yang telah di tunjuk harus menjalankan fungsinya dengan baik. Dan melakukan pengucapan Sumpah yakni sebagai berikut:

Sumpah Penyidik KPK

1.  Saya berjanji taat dan patuh terhadap ketentuan Agama Tuhan Yang Maha Esa
2.  Saya berjanji bekerja dengan sejujur-jujurnya untuk menyidik kasus korups
3. Saya berjanji dan bersumpah, jika saya melanggar ketentuan hukum dapat di penjara seumur hidup
4. Saya berjanji dan bersumpah, jika saya berbohong dalam menyelidiki kasus korupsi maka Neraka Allah tempat saya kelak. Hukum Allah saya terima di Dunia dan di Akhirat
5. Saya berjanji dan bersumpah, tidak akan menerima suap berupa uang, barang dan lain sebagainya untuk menutupi kasus yang saya selidiki.

(Sumpah ini diucapkan setiap hari selama 15 menit oleh seluruh anggota KPK, agar senantiasa tertanam di diri mereka untuk melaksanakan fungsinya dengan jujur).

1.  KPK juga harus menerima laporan dari berbagai instansi ketika terjadi mark-up dana yang dilakukan oleh pegawai pemerintah.
2.  Setiap instansi harus dilengkapi kamera CCTV, hal ini untuk mendisiplinkan kejujuran dalam pelayanan publik kepada masyarakat.

            Dengan berbagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia ini, moral dari pejabat negara harus diperbaiki. Sistem pemerintahan yang transparan kepada masyarakat harus selalu di upayakan agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat kembali lagi. Kita sebagai warga negara Indonesia harus maju bersama-sama untuk berantas korupsi sampai ke akar-akarnya sehingga tidak ada lagi mentalitas yang rusak menyebabkan negara ini penuh dengan KORUPSI. Inilah yang dapat penulis paparkan. Semoga Indonesia bersih dari Korupsi dan mampu mensejahterakan masyarakat Indonesia dan tidak dijajah oleh perilaku koruptor.

Pantun :

Negeri ini negeri tercinta

Sungguh indah tanpa dilema

Berantaslah korupsi di Indonesia

KPK jaya dan pasti BISA !

Maju Terus Bersama KPK !

(Tulisan saya 28 November 2012)

PENGARUH PERKEMBANGAN PENDUDUK PADA KONDISI EKONOMI

Essai Lomba Pendidikan Kependudukan 

(Jr. 1 Tingkat Provinsi & peringkat 10 Nasional). 

Karya : Kuncari Isnawati

7 Desember 2013 pukul 15:06

            Penduduk merupakan salah unsur berdirinya suatu negara. Tanpa adanya penduduk maka tidak lah terwujud suatu wilayah yang ditata sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh yaitu negara. Terwujudnya hal ini merupakan bentuk perjuangan para pendiri negara yang mencetuskan ide-idenya demi kemajuan bangsa. Di Indonesia, para pendiri tersebut adalah Founding Fathers yaitu orang-orang yang berkumpul dengan visi misi mereka demi kemerdekaan dan menginginkan bangsa ini maju dan berorientasi pada kesuksesan membangun bangsa ini. Dalam hal ini dibutuhkan semua elemen penduduk atau rakyat yang tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

            Menilik dari historis bangsa Indonesia merdeka, begitu besar perjuangan rakyat untuk mencapai cita-citanya agar tidak merasakan penindasan dan kesengsaraan akibat penjajahan yang mereka derita. Kemerdekaan Indonesia pun kini telah mencapai usia ke-65 tahun. Kemerdekaan yang begitu lama lebih dari setengah abad, namun apakah penduduk sudah sejahtera secara merata? Jawabannya adalah tidak !. Masih banyak penduduk yang belum menikmati kehidupan yang layak. Hal ini ditunjang dari faktor perkembangan ekonomi Indonesia yang masih jauh dari negara maju. Faktor ekonomi inilah yang menjadi tolak ukur dalam perekonomian Indonesia yang pada dasarnya membawa pengaruh pada aspek lainnya, seperti pendidikan, kesejahteraan sosial, perkembangan kependudukan dan lain-lain.

      Berbicara mengenai pendidikan, merupakan suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia. Mulai dari kandungan sampai beranjak dewasa kemudian tua yang diperoleh dari lingkungan keluarga, sekolah, dan di masyarakat. Begitu pentingnya pendidikan bagi putra-putri bangsa diibaratkan seperti lentera yang menerangi di saat gelap.  Pendidikan sebagai hak asasi setiap individu anak bangsa telah diakui dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sedangkan pada ayat 3, menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. (Sisdiknas:2003)

Menurut  survei  Political  and  Economic  Risk  Consultant  (PERC),  kualitas pendidikan  di  Indonesia  berada  pada  urutan  ke-12  dari  12  negara  di  Asia.  Posisi Indonesia  berada  di  bawah  Vietnam. Data  yang  dilaporkan  The  World  Economic Forum  Swedia  (2000), Indonesia  memiliki  daya  saing  yang  rendah, yaitu  hanya menduduki  urutan  ke-37  dari  57  negara  yang  disurvei  di  dunia. Dan  masih menurut  survei  dari  lembaga  yang  sama  Indonesia  hanya  berpredikat  sebagai  follower  bukan  sebagai  pemimpin  teknologi  dari  53  negara  di  dunia.

Melihat kondisi pendidikan Indonesia yang masih jauh dari kemajuan negara maju lainnya, seperti Jepang, Finlandia, Amerika, Belanda, menjadikan pemerintah Indonesia harus melakukan evaluasi untuk menerapkan atau memperbaiki sistem pendidikan Indonesia. Hal ini tentu saja berkaitan dengan pendidikan kependudukan yang membutuhkan penanganan khusus demi terwujudnya pendidikan kependudukan yang potensial dan berintelektualitas. Mengingat bahwa, pendidikan merupakan hal yang dibutuhkan demi pembentukan karakter bangsa dan juga terciptanya sumber daya manusia yang berintegritas.

Keinginan yang besar dari rayat atau penduduk Indonesia adalah hidup sejahtera dan perekonomian yang maju sehingga segala kebutuhan dapat terpenuhi. Berbagai masalah kependudukan yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dapat dilihat pada kondisi regulasi perekonomian Indonesia. Hal ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun yang belum diimbangi dengan pendidikan berkualitas dan pemerataan penduduk di seluruh wilayah pelosok negeri.

Dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi jika tidak diimbangi fasilitas yang menunjang demi kelancaran ekonomi sebagai pondasi sistem anggaran rumah tangga negara, maka akan membawa keterpurukan bangsa ini pada dekadensi penduduk yang tidak terkendali. Marx dan Engels dalam konteks historis materialisme yang lebih luas, menyatakan bahwa tidak mungkin terdapat hukum kependudukan yang alamiah atau yang universal; pertumbuhan penduduk akan lebih ditentukan oleh kondisi-kondisi sosial dan ekonomis yang mempengaruhi berbagai masyarakat. Hal ini menyatakan bahwa kondisi sosial dan ekonomis memiliki dampak di masyarakat sehingga dapat mempengaruhi arus kehidupan dari segi sosial dan juga ekonomi.

Masalah-masalah yang berkaitan dengan kependudukan di Indonesia diantaranya adalah:

1. Persebaran penduduk yang tidak merata di wilayah Indonesia
2. Angka pengangguran yang masih tinggi
3. Program Keluarga Berencana belum tersosialisasikan dengan merata
4. Sistem Program Transmigrasi yang masih belum baik
5. Anak-anak terlantar, gelandangan dan pengemis yang masih banyak ditemui
6. Remaja yang nikah usia dini di karenakan pergaulan bebas
7. Perdagangan obat-obat terlarang atau narkotika yang marak terjadi di Indonesia
8. Penduduk yang bekerja di luar negeri yaitu Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
9. Sumber Daya Manusia yang handal masih butuh pembenahan

Hal di atas merupakan beberapa masalah yang berkaitan dengan kependudukan negara Indonesia. Hal ini pula yang harus menjadi perhatian untuk menangani berbagai permasalahan tersebut. Setiap masalah pasti ada solusi. Demikianlah juga, setiap permasalahan kependudukan yang sesulit apapun, pasti ada solusi atau cara yang dapat dilakukan. Berikut ini solusi dari permasalahan yang terungkap di atas.

1. 1.    Persebaran Penduduk yang tidak merata di wilayah Indonesia

Kemajuan suatu wilayah dapat ditandai dengan tersedianya lapangan pekerjaan bagi penduduk, fasilitas yang memadai dan pendidikan serta perekonomian yang baik. Hal ini pula yang berkaitan dengan persebaran ke daerah yang masih jarang penduduk. Contohnya saja daerah pulau Jawa yang diketahui memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Hal ini belum ditunjang dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang banyak untuk memenuhi harapan penduduk di pulau Jawa. Masih sering dijumpai bahwasanya penduduk yang mayoritas tinggal di pulau Jawa, masih menemui keterbatasan. Kalangan menengah ke bawah dalam hal ekonomi belum mampu bersaing dengan kondisi perekonomian yang semakin kompleks dan tentu saja hal ini mempengaruhi pendapatan setiap penduduk . Solusinya adalah peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia dengan berbagai pelatihan-pelatihan serta mendidik masyarakat tersebut untuk kreatif, inovatif serta memiliki motivasi agar semangat yang tinggi di sertai dengan usaha yang menunjang ekonomi mereka, dapat membuahkan hasil. Saat ini bangsa Indonesia mengalami krisis dekadensi moral. Mengapa hal ini terjadi?. Berbagai pengaruh baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat membawa dampak positif dan negatif. Dampak negatif dari dalam negeri misalnya: masyarakat yang merasa bahwa kehidupan mereka belum sejahtera dan aksi protes karena perekonomian yang sulit untuk mereka capai. Tentunya juga pengaruh kepadatan penduduk yang tidak merata sehingga terjadi aksi demonstrasi besar-besaran seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dampak negatif dari luar negeri atau arus globalisasi ditandai dengan, faktor busana yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia sehingga sikap imitasi atau meniru gaya hidup yang mewah sehingga menimbulkan sikap konsumtif yang berakibat masyarakat belum mampu meningkatkan produktifitas mereka dalam menciptakan inovasi baru bidang teknologi sehingga ketertinggalan dari negara maju serta sumber daya manusia belum terlatih maksimal. Oleh sebab itu lah, dengan diadakannya pelatihan keterampilan untuk masyarakat agar mereka dapat di salurkan ke daerah lain di Indonesia agar ilmu yang mereka peroleh dapat langsung diterapkan. Hal ini juga merupakan salah satu alternatif untuk menanggulangi kepadatan penduduk.

1. 2.    Angka Pengangguran yang masih tinggi

Pengangguran menimbulkan masalah baru, yaitu kejahatan. Masyarakat membutuhkan kehidupan yang aman, tenteram dan tertib. Jika masyarakat dan generasi muda yang telah terlatih dan memiliki keahlian serta keterampilan tentu dapat menciptakan lapangan kerja sendiri. Dengan demikian,dapat mencukupi kebutuhan hidup serta menolong orang lain. Hal ini merupakan solusi yang tepat setelah persebaran tenaga ahli dan penciptaan lapangan kerja yang banyak telah terlaksana.

Dari hasil sensus penduduk, dapat diketahui kepadatan penduduk di suatu daerah. Sebagai contoh, jumlah penduduk di Negara Jeruk 100.000.000 jiwa. Adapun luas daerahnya 10.000 km. Maka kepadatan penduduknya = 10.000 jiwa/km. Kepadatan penduduk dikatakan tinggi, jika setiap 1 km dihuni lebih dari 500 orang. Dikatakan rendah jika dihuni 1 km kurang dari 100 orang          

1. 3.    Program Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan langkah tepat untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Demi kesuksesan program KB agar tetap berjalan dan konsisten adalah dengan mendirikan posko konsultasi gratis di setiap kelurahan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mau belajar dan mengetaui berbagai hal yang berkaitan dengan KB dan mendapat pengetahuan ilmu gizi yang baik. Selain itu, pihak-pihak yang terlatih dibidang kesehatan demi terwujudnya program KB yang sukses adalah dengan mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah, lingkungan masyarakat, serta di puskesmas atau diposyandu bahkan di rumah sakit. Layanan ini gratis untuk diberlakukan sehingga masyarakat tidak terbebani dengan biaya hanya untuk memperoleh informasi dan belajar mengenai program Keluarga Berencana yang baik.

1. 4.    Sistem menjalankan program Transmigrasi

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah setiap orang yang dipilih menjadi ketua Rumah Tangga (RT), Rumah Warga (RW) diseluruh wilayah Indonesia, tentunya dibutuhkan dukungan dari semua elemen termasuk kepala daerah, pemerintah pusat hingga kejajaran pihak di Provinsi, untuk melakukan pendataan untuk keluarga yang direkomendasikan untuk transmigrasi ke daerah Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera.

1. 5.    Penanganan anak-anak terlantar, gelandangan dan pengemis

Anak-anak terlantar gelandangan dan pengemis harus di bina agar tidak lagi menjalankan kegiatannya tersebut. Misalnya anak-anak terlantar yang mengamen di jalanan, diberikan pelatihan dan pembinaan serta diberikan fasilitas pendidikan. Dalam hal ini pemerintah memberikan tempat tinggal yaitu: panti asuhan. Dan juga dibutuhkan donatur-donatur untuk memberikan sumbangannya kepada anak-anak tersebut. Hal ini pun dikelola oleh pihak panti asuhan serta dilakukan pengawasan dan juga transparansi informasi untuk program yang di jalankan. Selain itu, ada pengemis dan orang lanjut usia yang tidak terurus dan masih banyak ditemukan di lingkungan masyarakat. Solusinya adalah mendirikan panti jompo dan tetap memberikan mereka ilmu pengetahuan.

1. 6.    Remaja nikah dini karena pergaulan bebas

Saat ini, banyak remaja yang menikah di usia dini diakibatkan mengandung di luar pernikahan. Banyak hal yang mempengaruhi faktor ini terjadi. Faktor-faktor tersebut adalah faktor keluarga, faktor sosial di masyarakat, faktor teknologi.

Faktor keluarga yaitu, kurangnya perhatian kepada anak-anaknya dari orang tua dan tidak melakukan kontrol pengawasan kepada anak. Sehingga anak cenderung tidak diperhatikan dan merasa diacuhkan oleh orang tuanya. Adapula karena situasi keluarga yang tidak harmonis sehingga dapat menyebabkan anak frustasi dan untuk menghilangkan frustasi tersebut merela cenderung untuk menggunakan obat-obat terlarang dan pergaulan bebas lah yang menjadi akibatnya.

Faktor teknologi yaitu, sikap seseorang yang cenderung untuk melakukan kegiatan yang diperoleh dari yang mereka dapat atau lihat. Faktor teknologi ada dua dampak yang diperoleh, diantaranya yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu, dengan mengetahui teknologi maka penduduk atau masyarakat dapat mengetahui informasi yang terjadi di dunia dan juga dapat menggunakan teknologi canggih untuk bidang agraris dan bidang lainnya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu, jika setiap teknologi yang masuk atau diterima oleh seseorang, namun tidak disaring atau dipilah-pilah, maka akan berdampak tidak baik bagi perkembangan psikologis anak atau generasi muda. Contohnya yaitu, anak-anak bebas menonton film yang tidak baik dilihat dan cara berbusana yang terbuka dan meniru proses penampilan dan gaya hidup luar negeri yang tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah lebih diadakannya pendekatan dan juga penciptaan situasi harmonis yang dapat diperoleh dengan pendidikan kependudukan. Dimana pada pelaksanaannya, masyarakat diberikan penyuluhan pendidikan keluarga yang baik.

1. 7.        Mengatasi oknum tertentu yang melakukan penjualan narkotika.

Hal yang dapat dilakukan adalah dengan pengawasan intens di setiap bandara, pelabuhan, dan di setiap perusahaan yang melakukan usaha di bidang jasa pengiriman barang. Selain itu, di setiap sekolah harus diadakan tes urin bagi siswanya agar dapat diketahui kondisi kesehatannya. Serta di perguruan tinggi juga dilakukan hal yang sama selama satu semester atau enam bulan sekali.

1. 8.        Keberadaan TKI di luar negeri

Banyak faktor yang menjadi pilihan bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Diantaranya yaitu, ingin mendapatkan penghasilan besar, di negara Indonesia susah mendapat pekerjaan dan gaji yang diberikan pun sedikit. Hal inilah yang menjadi dorongan mereka untuk memperoleh gaji yang besar. Keberadaan tenaga kerja yang bekerja di sana, haruslah terjamin keamanannya ketika bekerja di luar negeri. Hal ini pun Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) harus melakukan pendataan secara benar dan setiap pekerja yang berada di luar negeri sebagai TKI dapat diketahui bekerja di daerah yang dapat dikunjungi setiap saat.  Selain itu, pemeriksaan TKI yang ilegal dikarenakan ada oknum tertentu yang berniat melakukan kejahatan dengan perdagangan manusia atau penjualan bayi. Hal ini harus di antisipasi dengan melakukan pemeriksaan di setiap jalur transit ataupun pelabuhan, bandara bahkan jalur darat yang mudah dilalui oleh orang yang bekerja di luar negeri dengan dokumen yang tidak sah.

Dari uraian di atas, maka simpulan yang dapat diambil adalah, bahwa pengaruh perkembangan penduduk pada kondisi ekonomi memiliki dampak-dampak yang ditimbulkan diantaranya yaitu, berkaitan dengan persebaran penduduk yang tidak merata, angka pengangguran yang tinggi, dan faktor sumber daya manusia yang harus diberikan pelatihan demi terwujudnya program-program yang telah tersusun. Sukses pasti bisa dengan semangat tidak kenal menyerah dan setiap masalah pasti ada solusi terbaik , demikian pula dengan masalah pendidikan kependudukan.

PERAN PEREMPUAN UNTUK EKONOMI KERAKYATAN

                                                       

            Masa kini, perempuan bukan lah sosok yang lemah dan di cap sebagai makhluk yang tidak berdaya. Bukan pula sosok yang dianggap ‘budak’ di zaman yang serba modern serta tidak bisa berbuat apa-apa. Peranannya kini mulai tampak dalam setiap aspek kehidupan. Termasuk aspek pendidikan, sosial, ekonomi dan aspek-aspek lainnya. Dedikasi yang tinggi dalam segala bidang kehidupan, memberikan dampak positif untuk kemajuan berbagai aspek tersebut. Jika menilik pada zaman dahulu, dimana ruang gerak perempuan sangat dibatasi. Kita dapat membayangkan betapa susahnya perjuangan perempuan untuk mengaktualisasikan dirinya. Simbol perempuan hanya “sumur, dapur, kasur”. Istilah ini menjadi terkenal di masyarakat karena perempuan hanya ditugaskan untuk urusan sumur, dapur dan kasur.  Contohnya saja pada masa Raden Ajeng Kartini yang pernah merasakan ketidakbebasan sebagai seorang perempuan dan pada akhirnya beliau lah yang memperjuangkan emansipasi wanita pada masanya dan kisah ini dituangkan dalam bukunya yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang.

          Berbicara tentang peran perempuan, memang tidak ada habisnya. Menilik kemajuan saat ini, khususnya bidang ekonomi, kita dapat melihat bahwasanya perempuan Indonesia mampu berdikari dibidang Usaha Kecil Menengah (UKM). Hal ini dibuktikan banyak karya yang mampu diciptakan oleh kaum perempuan. Contohnya adalah industri Amplang yang ada di Samarinda. Makanan khas Kalimantan Timur ini menjadi salah satu primadona bagi masyarakat. Peminat terhadap produk ini pun semakin beragam dari berbagai kalangan. Contoh lainnya yaitu, produksi kain Batik yang ada di Jogjakarta atau pun daerah-daerah lain di Indonesia hingga menembus pasar Internasional apalagi ditunjang dengan diakuinya batik sebagai hak paten bagi Indonesia yang diketahui oleh dunia Internasional menjadi motivasi bagi masyarakat untuk menambah penjualan dan tingkat produksi.  Hal ini adalah kesempatan yang harus dimanfaatkan untuk mendorong prospek Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia sebagai ekonomi kerakyatan.

          Sebelum membahas lebih jauh, berikut ini pengertian ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, kedaulatan rakyat, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. (Prof.Dr. Mubiarto). Dalam hal ini, peran UKM yang akan dikelola oleh kaum perempuan dalam meningkatkan kualitas dan potensi perempuan di lingkungan masyarakat akan mewujudkan ekonomi kerakyatan yang mengutamakan kesejahteraan keluarga demi pemerataan ekonomi keluarga dan juga lebih luas lagi untuk mencapai tujuan ekonomi nasional yang lebih meningkat lagi.

          Data menurut Studi GlobeAsia/NUS menunjukkan Indonesia menduduki peringkat teratas di kawasan Asia dengan 11,6% perempuan terwakili di korporasi dan dari dari segi pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah, UKM di Indonesia mampu bertahan dari krisis global yang terjadi tahun 2008.     Hal ini lah yang menjadi fokus perhatian untuk perkembangan UKM yang ada di Indonesia. Memanfaatkan peran perempuan untuk peningkatan Usaha Kecil dan Menengah merupakan langkah tepat untuk meningkatkan perekonomian nasional.

          Secara riil UMKM atau sering disebut UKM (Usaha Kecil Menengah) juga sebagai sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, terbukti telah menyumbangkan sebesar Rp 1.013,5 triliun atau 56,7% dari Product Domestic BrutoIndonesia (www.depkop.go.id). Selain itu, UKM juga mampu menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu dalam mengurangi jumlah pengangguran. Perlunya kontinuitas diantara stakeholder untuk berkomitmen keras guna mencapai tujuan bersama untuk masyarakat Indonesia.

            Menurut Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MennegPP&PA), sebagai ketua penyelenggara APEC Women and The Economy Forum (WEF) yang dihadiri 19 dari 21 negara anggota APEC mengungkapkan pihaknya mengapresiasi seluruh rekomendasi dari seluruh negara-negara anggota APEC yang bertujuan untuk merealisasikan potensi kaum perempuan sebagai penggerak ekonomi. Pernyataan ini dapat menjadi moto penggerak bagi perempuan Indonesia untuk mendedikasikan dirinya dan meningkatkan potensi diri sebagai wirausahawan dibidang ekonomi. Peran UKM ini lah yang menjadi tren centre guna memacu semangat kaum perempuan untuk menigkatkan perekonomiannya.

          Manfaat yang diperoleh bagi kaum perempuan yang meningkatkan produktifitasnya pada UKM ini adalah mampu menopang perekonomian keluarga sehingga memperoleh penghidupan yang layak. Semua itu, tidak lepas dari keberhasilan usaha yang dijalankan. Perlunya peningkatan kualitas  perempuan merupakan langkah utama yang berkaitan dengan penguatan ilmu pengetahuan yang akan diaplikasikan di masyarakat dan dapat diketahui bahwa kesejahteraan bagi kaum perempuan dan keluarga  merupakan dambaan bagi semua orang. Tentunya hal ini berkaitan dengan pendapatan dan pekerjaan serta usaha yang dilakukan.

          Untuk mencapai keinginan guna meningkatkan produktifitas perempuan Indonesia untuk Usaha Kecil Menengah pasti ada hambatan-hambatan yang menyertainya. Hambatan tersebut yaitu:

1. Sumber Daya Manusia belum terlatih maksimal
2. Kurangnya peran pemerintah di daerah untuk menggalakkan pemerataan UKM
3. Akses informasi dan teknologi yang belum mencapai ke daerah pelosok di Indonesia
4. Sumber modal
5. Infrastruktur
6. Kesulitan pelaku usaha untuk memasarkan Produk
7. Tingkat persaingan para kompetitor usaha

            Permasalahan di atas adalah gambaran yang terjadi di masa kini. Tentu saja hambatan tersebut akan berpengaruh terhadap kemajuan UKM dan tidak kalah menariknya saat ini adalah budaya konsumtif yang menjadi akar dalam diri masyarakat. Hal-hal ini lah yang harus mejadi acuan untuk melakukan sebuah perubahan melalui peran  perempuan.

            Untuk mengatasi tujuh pemetaan masalah di atas, berikut ini solusinya.

Berkaitan dengan sumber daya manusia yang belum terlatih maksimal, hal ini dapat ditanggulangi dengan memberikan pelatihan-pelatihan di setiap daerah-daerah terutama pelatihan keterampilan bagi perempuan. Pelatihan keterampilan itu contohnya, keterampilan menjahit, memasak, penggunaan alat teknologi (komputer) dan peran perempuan dalam hal ini adalah mengajak anggota keluarga, tetangga ataupun masyarakat yang ada disekitarnya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Hal ini dapat dilakukan disetiap kelurahan yang ada di desa-desa. Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah untuk pemerataan dan menumbuhkan jiwa wirausaha untuk kaum perempuan sehingga nantinya dapat membantu ekonomi keluarga dan juga adanya pemerataan ekonomi yang menyeluruh disetiap desa di kelurahan tempat tinggalnya.

            Kurangnya pemerintah dalam menggalakkan pemerataan UKM. Hal ini dapat diselesaikan dengan memberikan usulan kepada pemerintah daerah untuk mendukung baik dukungan secara moril maupun materil serta adanya peran pemerintah untuk mempromosikan hasil  atau produk dari UKM sebagai warisan daerah yang patut untuk dilestarikan dan dipasarkan. Adanya kerja sama dalam hal ini melalui peran kepemudaan atau karang taruna sebagai wadah aspirasi untuk kaum muda, terutama kaum perempuan.

            Akses informasi dan teknologi yang belum merata di daerah pelosok di Indonesia. Cara yang dapat dilakukan adalah jika daerah tersebut tidak ada listrik, maka dapat analisis untuk alat teknologi yang dapat digunakan. Jika terdapat aliran sungai maka daerah tersebut berpotensi untuk menggunakan generator sebagai pembangkit listrik tenaga air (PLTA) ataupun menggunakan panel surya. Kita ketahui bahwa listrik merupakan hal utama bagi masyarakat. Dengan adanya hal ini maka masyarakat dapat menambah informasi, baik dari radio, televisi, handphone dan akses internet. Serta perlunya peran daerah untuk kepemudaan di daerah agar mendapatkan pelatihan dikota-kota sehingga ketika pulang ke desanya, mereka dapat menerapkan ilmu pengetahuannya. Lebih ringkas lagi, adanya peran perempuan untuk mendapatkan pelatihan keterampilan yang berpotensi untuk menumbuhkembangkan UKM di daerahnya.

            Sumber modal merupakan masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha. Termasuk UKM. Kesulitan dalam memperoleh modal sehingga mengakibatkan UKM tersendat dalam usahanya. Dalam hal ini perlunya peran pemerintah ataupun pihak perbankan untuk memberikan bantuan modal kepada pelaku UKM dengan jangka pengembalian sesuai dengan kesepakatan. Di mana peran perempuan adalah mengelola dan memberdayakan modal yang diperoleh secara berkelompok. Misalnya, kelompok UKM tersebut terdiri atas sepuluh orang. Di mana pembagian tugasnya meliputi, bagian manajemen, personalia, bendahara keuangan, sekretaris, bagian pemasaran, bagian informasi akuntansi, bagian tenaga kerja yang akan mengelola proses produksi. Hal ini dilakukan untuk mensinergiskan tuga    s-tugas dan masing-masing yang terpilih harus bertanggung jawab.

            Masalah infrasrtuktur tidak kalah penting untuk dilakukan perbaikan yang menyeluruh agar masyarakat yang ingin mendistribusikan produknya tidak terkendala. Perlunya peran investor dan kerjasama dengan pemerintah untuk membangun berbagai infrastruktur demi kelancaran roda perekonomian masyarakat. Perbaikan ataupun pembangunan infrastruktur itu meliputi perbaikan jalan lintas daerah, lintas provinsi, perbaikan berbagai pelabuhan, bandara, dan jalan-jalan desa. Dengan berbagai fasilitas yang sudah tersedia maka masyarakat akan semakin meningkatkan perannya dalam perekonomian.

            Kesulitan pelaku UKM dalam memasarkan produk dapat ditanggulangi dengan penyedian akses informasi yang dikelola oleh kaum perempuan. Di mana akses informasi ini akan memuat infromasi-informasi tentang perusahaan atau pengusaha yang mau menerima hasil UKM dan juga adanya peran pemerintah yang mengawasi perkembangan UKM disetiap daerah. Dalam hal penciptaan informasi UKM oleh kaum perempuan akan diberi nama dengan “INFOKOM UKM”. (Informasi dan Komunikasi Usaha Kecil dan Menengah) yang akan dikelola oleh kaum perempuan.

            Pada poin ke-7, dalam menghadapi persaingan para kompetitor, pelaku UKM harus mengetahui peluang usaha dan juga penciptaan produk yang inovatif dan kreatif serta dengan desain yang menarik serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena pada dasarnya masyarakat akan tertarik dengan produk yang berkualitas. Pelaku usaha UKM pun harus memperhatikan pelayanan prima kepada konsumen. Di mana peran perempuan untuk hal ini adalah memberikan pelatihan kepada kawan-kawannya untuk mendapatkan pengetahuan dalam pelayanan prima. Pelatihan ini akan dilakukan sebulan sekali disetiap kelurahan atau desa melalui peran perempuan yang tergabung dalam UKM.

            Peranan perempuan dalam ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan peran Usaha Kecil dan Menengah akan meningkatkan kondisi perekonomian. Dampak positifnya tidak hanya untuk kesejahtraan keluarga tetapi UKM juga akan menyumbang Gross Domestic Product (GDP) nasional. 

(Tulisan ini saya tulis 29 Desember 2013 Saat menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman)

PENANDATANGANAN KONTRAK BEASISWA DARI KEMENPORA

Nah, alhamdulillah tanggal 15 Desember 2017 lalu, kami penerima beasiswa Kemenpora 2017

berkumpul di Hotel Haris Samarinda. Acara ini dimulai pukul 08.00-15.00 Wita. Adapun agendanya yaitu " Workshop Peningkatan Prestasi Pemberdayaan Pemuda Penerima Beasiswa Kementrian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Tahun 2017. Kegiatan ini dihadiri oleh Deputi Kementrian Pemuda dan Olahraga (Dr. Jonny Mardisal, MM) serta Ketua Prodi Pasca Sarjana Prof. Dr. Aji Ratna Kusuma, M.Si) dan segenap jajarannya. Disampaikan pula tentang Kepemudaan dan harapannya wirausaha di Indonesia bisa mencapai pertumbuhan sebanyak 5%.

Dapat diketahui saat ini wirausaha Indonesia hanya berkisar 3,1%. Hal ini kalah saing dengan negara lain yaitu: Malaysia 5%, Singapura 7%, Tiongkok 10%, dan Jepang 11%. 

    Pertemuan ini juga diisi dengan sharing dari mahasiswa S2-Magister Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman. Pertanyaan tentang judul tesis yang berkenaan dengan tema kepemudaan. Selain itu, pesan yang disampaikan berkaitan dengan peran pemuda untuk memajukan bangsa Indonesia. Lebih lengkapnya bisa membaca Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan. Dapat di akses di   http://kemenpora.go.id/pdf/UU%2040%20Tahun%202009.pdf 

Dan juga Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2017 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

    Berikut ini dokumentasi kegiatan kami 15 Desember 2017